JAKARTA ― Tim Pramono Anung-Rano Karno menyatakan akan menghormati keputusan pelantikan kepala daerah yang diputuskan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pemerintah. Tim pun tak akan mempersoalkan kapan tanggal pelantikan tersebut bakal dilaksanakan.
“Sesuai yang disampaikan Ketua KPU dan Wamendagri, kami menghormati dan melaksanakan keputusan yang diambil,” kata Juru Bicara Pramono-Rano Karno, Iwan Tarigan, dikutip dari detik.com Sabtu (21/12).
Diketahui, pemerintah belum menetapkan tanggal pelantikan kepala daerah yang terpilih dalam kontestasi pilkada. Hal ini masih dikonsultasikan bersama karena jadwal sidang gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK).
“Jadwal pelantikan masih akan dikonsultasikan bersama MK, KPU dan presiden. Karena ada tujuan keserentakan yang harus disesuaikan dengan tahapan gugatan di MK,” kata Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya.
Ketua KPU, Mochammad Afifuddin, sebelumnya mengatakan berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No 80 Tahun 2024, pelantikan kepala daerah bakal digelar Februari tahun depan. Namun, ia menilai timeline sengketa di MK pada bulan tersebut ada kemungkinan masih dalam tahap pemeriksaan.
“Perpres pengaturan pelantikan tanggal 7 dan 10 Februari, 7 untuk gubernur, 10 untuk bupati,” kata Afif, Jumat (20/12) pekan lalu.
Ia mengatakan saat ini terdapat 300 gugatan yang masuk ke MK. Melihat banyaknya permohonan tersebut, maka kemungkinan sidang masih berjalan di bulan pelantikan. (*)
