JAKARTA ― Calon gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung siap mengkaji larangan penggunaan plastik di Jakarta jika kelak memimpin kota ini. Menurutnya dampak sampah plastik sangat besar bagi lingkungan dan terasa sekali di Jakarta.
Pramono bilang, ada beberapa preferensi terkait pelarangan penggunaan plastik, salah satunya Bali. Pemerintahan di Pulau Dewata itu diketahui telah melarang penggunaan tiga bahan plastik yaitu kantong plastik, polysterina (styrofoam), dan sedotan plastik.
“Saya akan mengkaji kalau memang itu memberikan manfaat kebaikan bagi Jakarta. Saya gak segan-segan untuk menerapkan itu,” ujar Pramono usai menghadiri diskusi publik gen Z “Bersama Membangun Jakarta Bebas Sampah” di Creative Hall, Mbloc Market, Melawai, Jakarta Selatan, Kamis (21/11).
Dalam diskusi tersebut, Pramono mengaku lebih banyak bertanya daripada ditanya. “Saya harus mengakui urusan persampahan ini expertnya pemain di lapangan,” kata dia.
Mantan sekretaris kabinet ini juga menjelaskan permasalahan sampah di Jakarta dipengaruhi oleh pemisahan sampah yang belum terorganisasi dengan baik. Padahal, masing-masing jenis sampah memiliki market tersendiri dan yang paling besar adalah sampah elektronik.
“Nah kalau kemudian ini menjadi peluang bagi orang yang memisahkan sampah makanan, sampah elektronik, sampah-sampah lainnya maka akan bisa menjadi sumber pendapatan bagi warga,” tuturnya.
Dia pun menolak jika pemerintah provinsi harus turun tangan dalam memilah sampah. Menurutnya, pemerintah provinsi hanya sebagai fasilitator agar ada kepastian jaminan untuk mendapatkan penghasilan dari memisahkan sampah.
“Sebab kalau enggak posisinya pasti lemah,” terangnya.
Pramono juga mengatakan akan mempelajari mengapa proyek Intermediate Treatment Facility (ITF) atau pengelolaan sampah berpenghasilan tenaga listrik tidak berjalan. Di satu sisi, Pemerintah Provinsi Jakarta malah mengembangkan proyek RDF Plan.
Pramono menjelaskan gubernur-gubernur Jakarta sebelumnya mengajukan pembangkit listrik tenaga sampah (PLTS). Itulah kemudian yang menjadi dasar bagi Pramono, yang saat itu menjabat sebagai menteri sekretaris kabinet, membantu Presiden Jokowi mempersiapkan perpres terkait PLTS.
“Tetapi kan gak jalan sampai hari ini dan saya pengin tahu. Saya sekarang belum tahu secara detail, makanya akan saya pelajari,” tandasnya. (*)
