JAKARTA ― Calon gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung menyatakan kesiapannya untuk mengurai kemacetan yang membelit warga kota. Menurutnya, langkah ini tak bisa dilakukan secara parsial. Upaya ini harus dilakukan terintegrasi, konektivitas harus dihadirkan secara utuh.
Dia bilang, untuk mengatasi masalah kemacetan juga tak bisa melalui kebijakan yang mengikat dan memaksa. Pemerintah harus mampu memfasilitasi hadirnya transportasi publik yang dikelola modern bagi masyarakat.
“Masalah di Jakarta itu kebanyakan policy-nya mengikat tanpa diiringi fasilitas yang mumpuni,” tutur Pramono melalui tayangan video yang diunggah di Instagram pribadinya, dikutip Minggu (17/11).
Ia mengakui, menggratiskan transportasi publik bagi 15 golongan, hanya menjadi salah satu pilihan untuk mengatasi kemacetan Jakarta. Ikhtiar itu tak akan efektif jika tidak didukung oleh fasilitas lainnya.
Karena itu, Pramono akan menyempurnakan transportasi yang telah tersedia saat ini.
“Transportasi Jabodetabek kita sempurnakan, JakLingko kita tingkatkan sehingga menjadi satu konektivitas yang utuh,” terangnya.
Dijelaskannya, sebetulnya saat ini konektivitas transportasi publik Jakarta sudah tergolong baik, mencapai hampir 84 persen. Namun, sayangnya, yang dimanfaatkan oleh masyarakat baru sekitar 24-25 persen. Agar manfaatnya benar-benar terasa, dia menginginkan konektivitas itu bisa terus diperluas.
“Transportasinya perlu disempurnakan. Penambahan armada bukan satu-satunya solusi, tapi kualitasnya juga harus diperbaiki,” urainya.
Pramono mencontohkan, transportasi publik masih sering tidak tepat waktu serta tidak sesuai jadwal. Hal ini, menurutnya, perlu diperbaiki.
Jam-jam sibuk yang terjadi di pagi hari mulai pukul 06.00 sampai 09.00, juga sore hari mulai dari pukul 15.00 sampai 18.00, harus diantisipasi.
“Rush hour ini bisa ditangani dengan menambah frekuensi. Tapi kalau kosong transportasinya, rugi kalau dibiarkan seperti itu,” ujarnya.
Bagi Pramono, dengan menghadirkan program yang transportasi terintegrasi dan terkoneksi secara utuh, maka populasi kendaraan pribadi yang masuk ke Jakarta akan bisa dikurangi. Dengan cara ini warga dari wilayah lain bisa menggunakan sarana transportasi umum secara mudah, murah dan nyaman. (*)
