JAKARTA ― Pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno berfokus untuk mendorong tumbuhnya ekonomi kerakyatan. Upaya itu, antara lain, akan mereka wujudkan melalui sejumlah program yang menyasar industri kreatif dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Jakarta.
Untuk mendorong agar bisnis UMKM kembali bergeliat, Pramono bakal menyiapkan dana hibah sebesar Rp300 miliar jika kelak dipercaya memimpin Jakarta. “Saya akan mengalokasikan dari dana APBD yang ada untuk hibah bagi UMKM sebesar Rp300 miliar,” kata Pramono.
Ia menjelaskan, masalah utama yang kerap dialami pelaku UMKM yakni cekaknya modal. Padahal UMKM menjadi penopang ekonomi yang mampu bertahan di berbagai kondisi sulit, termasuk saat pandemi Covid-19 melanda negeri ini.
Selain membantu permodalan, mantan sekretaris kabinet itu juga memastikan akan membantu pemasaran produk UMKM. Karena itu ia optimistis, jika industri UMKM, termasuk industri kratif bisa bergerak maju, maka juga akan membawa dampak positif pada serapan tenaga kerja serta pertumbuhan ekonomi.
“Pelaku industri kreatif dan UMKM seharusnya mendapatkan fasilitas dari pemerintah karena mampu membuka akses lapangan kerja baru bagi seluruh masyarakat,” tuturnya.
Mantan sekretaris jenderal PDI-Perjuangan itu menyadari, selama ini para pelaku UMKM masih belum memaksimalkan perkembangan digitalisasi. Padahal kemajuan digital terus berkembang, bahkan telah masuk ke semua sektor, termasuk UMKM. Karena itu, ia juga bakal memacu pengembangan bisnis UMKM secara digital.
Meski begitu, dia memastikan harus ada praktik yang adil terhadap para pelaku usaha tradisional maupun daring. Terkait hal ini, Pramono menginginkan harus ada ketentuan atau regulasi yang jelas.
Selain itu, bersama Rano Karno, Pramono juga akan membuka ruang untuk menciptakan lapangan kerja. Dalam target yang telah ditetapkannya, sedikitnya mereka akan membuka 500 ribu lapangan kerja baru.
Dijelaskan Pramono, jumlah tersebut dilandaskan pada angka pengangguran di Jakarta yang mencapai 354 ribu orang, serta 53 ribu orang yang kehilangan pekerjaan akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) pada 2024.
Sedangkan untuk mendukung kapasitas warga, Pramono akan membangun dan mengembangkan balai-balai latihan kerja. Sarana ini nantinya bisa dimanfaatkan oleh seluruh warga, termasuk mereka yang akan bekerja di luar negeri.
Melalui program ini, ia hakul yakin ketimpangan ekonomi di Jakarta akan bisa semakin ditekan. (*)
